Sukabumihitz – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menuai sorotan. Ratusan siswa di berbagai daerah mengalami keracunan setelah menyantap makanan dari program tersebut. Di Kabupaten Bandung Barat, pemerintah mencatat 301 pelajar jatuh sakit hingga Senin (22/9/2025) dan mulai menyiapkan langkah darurat dengan status kejadian luar biasa.
Badan Gizi Nasional (BGN), Kementerian Kesehatan, dan BPOM melaporkan bahwa jumlah korban di seluruh Indonesia sudah menembus lebih dari 5.000 siswa sejak pertengahan September. Kasus terbanyak muncul di Jawa Barat, Banten, dan Jawa Tengah.
Dugaan Penyebab Keracunan
Melansir dari detik.com tim investigasi menemukan beberapa masalah yang memicu keracunan massal. Banyak dapur penyedia MBG belum menjaga kebersihan secara optimal. Beberapa dapur juga tidak menyimpan makanan sesuai standar suhu. Kondisi tersebut memicu kontaminasi silang yang akhirnya merugikan para siswa.
“Kami mendapati banyak dapur MBG yang tidak memiliki Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS). Sebagian juga tidak menjalankan SOP keamanan pangan dengan benar,” kata Nanik S. Deyang, Wakil Kepala BGN.
Baca juga: Gerakan “Stop Tot Tot Wuk Wuk” Viral, Publik Desak Hentikan Penyalahgunaan Sirine dan Strobo
Pemerintah Lakukan Evaluasi Menyeluruh
Pemerintah langsung membentuk tim investigasi khusus. Tim ini menelusuri rantai pasok bahan baku, proses pengolahan, hingga distribusi makanan. Kepala Staf Kepresidenan menegaskan bahwa pemerintah akan menunda distribusi MBG di wilayah tertentu bila penyebab keracunan belum jelas.
“Keselamatan siswa menjadi prioritas utama. Kami tidak akan ragu menghentikan distribusi bila masih ada potensi bahaya,” ujarnya.
Desakan dari Publik dan Lembaga
Kasus keracunan MBG membuat banyak pihak angkat suara. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendesak pemerintah menghentikan sementara program MBG sampai hasil investigasi selesai.
Di sisi lain, beberapa anggota DPR mendorong pemerintah memperketat pengawasan. Mereka meminta regulasi yang lebih jelas, terutama terkait pengelolaan dapur penyedia dan transparansi data jumlah korban.
Pakar kesehatan masyarakat menilai pemerintah bisa memperbaiki pelaksanaan MBG dengan tiga langkah konkret:
Melakukan audit total terhadap seluruh dapur dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Memberikan pelatihan intensif kepada petugas tentang higienitas dan sanitasi pangan.
Menyajikan data korban secara terbuka agar masyarakat bisa memantau perkembangan kasus.
Insiden ini menjadi pengingat penting. Program MBG seharusnya memberi manfaat gizi bagi siswa, bukan membahayakan kesehatan mereka. Pemerintah kini dituntut bergerak cepat agar program yang membawa misi mulia ini bisa kembali berjalan aman.
