Sukabumihitz – Ribuan anak muda turun ke jalan di berbagai kota Nepal setelah pemerintah memblokir lebih dari 20 platform media sosial, termasuk Facebook, Instagram, WhatsApp, dan YouTube. Mereka menuntut pencabutan larangan tersebut sekaligus menekan pemerintah agar segera memberantas korupsi.
Bentrokan Menelan Korban Jiwa
Ketegangan meningkat ketika massa mencoba masuk ke kompleks parlemen di Kathmandu. Polisi menembakkan gas air mata, peluru karet, water cannon, bahkan peluru tajam untuk membubarkan kerumunan.
Akibat tindakan represif itu, 19 orang tewas—17 di Kathmandu dan 2 di Sunsari. Ratusan demonstran serta beberapa aparat juga mengalami luka-luka. Insiden ini memicu kecaman keras dari kelompok masyarakat sipil dan organisasi internasional.
Baca juga: Demo Sukabumi 1 September, Polisi Amankan 13 Pelajar Diduga Terlibat Narkoba
Pemerintah Mundur, Larangan Media Sosial Dicabut
Di bawah tekanan publik, Menteri Komunikasi dan Teknologi Informasi Prithvi Subba Gurung mengumumkan pencabutan larangan media sosial. Keputusan itu muncul setelah gelombang protes membesar dan memicu kekacauan di berbagai wilayah.
Meski larangan sudah dicabut, para demonstran tetap menolak berhenti. Mereka menuntut reformasi politik, transparansi pemerintahan, serta penghentian praktik nepotisme yang dianggap merugikan generasi muda.
Protes besar ini mengguncang kabinet. Beberapa pejabat mengundurkan diri, sementara militer membuka dialog dengan kelompok demonstran. Nama mantan Ketua Mahkamah Agung Sushila Karki muncul sebagai calon kuat perdana menteri sementara.
Untuk meredam kerusuhan, pemerintah menetapkan jam malam di Kathmandu dan kota-kota lain. Tentara menjaga area strategis, sedangkan pihak berwenang berjanji menyelidiki dugaan penggunaan kekerasan berlebihan oleh polisi.
Akar Masalah yang Lebih Dalam
Larangan media sosial hanya menjadi pemicu. Kaum muda sudah lama frustrasi karena sulit mendapatkan pekerjaan, peluang ekonomi terbatas, dan praktik korupsi merajalela.
Seorang mahasiswa yang ikut demo berkata, “Kami tidak hanya ingin internet kembali, kami ingin masa depan yang lebih adil.” Kalimat itu menggambarkan inti perlawanan generasi Z Nepal.
Pemerintah mungkin berhasil meredam protes untuk sementara, tetapi kepercayaan publik belum pulih. Para analis menilai Nepal harus melakukan reformasi nyata agar krisis politik tidak berulang.
Jika pemerintah gagal memenuhi tuntutan, gelombang perlawanan generasi muda berpotensi semakin besar dan bisa mengancam stabilitas demokrasi Nepal.
