Sukabumihitz – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diproyeksikan sebagai kebijakan sosial berskala nasional dengan target cakupan jutaan penerima manfaat hingga akhir 2026 (Indonesia Business Post, 2026). Secara visi, program ini menjanjikan investasi besar bagi kualitas generasi muda. Namun di ruang publik, narasi optimisme itu berhadapan dengan kritik yang terus menguat. Di media sosial, muncul berbagai istilah satir yang mempertanyakan kualitas dan keamanan makanan.
Di parlemen, anggota Komisi IX DPR mempertanyakan akurasi data capaian program yang disampaikan kepada Presiden (Detik, 2025). Ombudsman Republik Indonesia bahkan mencatat potensi maladministrasi dalam pelaksanaan MBG, mulai dari penundaan pelayanan hingga penyimpangan prosedur (Ombudsman RI, 2025). Ketika kritik datang dari masyarakat dan lembaga pengawas sekaligus, persoalannya bukan lagi sekadar persepsi. Ini adalah gejala krisis kepercayaan publik.
Baca juga: Tak Hanya Kuasai Teknologi, Mahasiswa UBSI Sukabumi Berprestasi di Ajang Video Kreatif
Krisis Kepercayaan dan Tantangan Transparansi Data
Krisis kepercayaan muncul ketika pemerintah menyampaikan klaim keberhasilan tanpa menyertakan data yang transparan dan dapat diverifikasi. Pada era pemerintahan digital, pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan angka agregat dan konferensi pers untuk membangun legitimasi kebijakan. United Nations (2022) menegaskan bahwa pemerintahan modern membutuhkan integrasi data, interoperabilitas sistem, serta kapasitas analitik yang kuat untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti.
Tanpa fondasi digital yang matang, kebijakan besar berisiko terjebak dalam kesenjangan antara narasi dan realitas.
MBG sebagai Cerminan Kesiapan Digital Nasional
Di bidang informatika, melihat isu MBG bukan sekadar isu distribusi makanan, melainkan cerminan kebutuhan mendesak akan kompetensi digital nasional. Masalah mendasarnya bukan hanya pada operasional, tetapi pada kesiapan arsitektur data dan kualitas sumber daya manusia yang mengelolanya.
Indonesia masih membutuhkan lebih banyak talenta di bidang rekayasa perangkat lunak, data analytics, keamanan informasi, dan audit sistem digital. Tanpa penguatan kompetensi tersebut, setiap program strategis akan rentan terhadap inkonsistensi data dan erosi kepercayaan publik.
Peran Strategis Perguruan Tinggi
Kritik terhadap MBG seharusnya menjadi alarm bahwa transformasi digital pemerintahan belum sepenuhnya kokoh. Investasi pada program sosial harus dengan investasi pada kapasitas digital bangsa.
Perguruan tinggi memiliki tanggung jawab strategis dalam menjawab tantangan ini. Program studi informatika tidak boleh berhenti pada pengajaran coding atau pembuatan aplikasi sederhana. Ia harus menjadi pusat pengembangan talenta yang mampu membangun sistem pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan tahan terhadap manipulasi data.
Komitmen UBSI dan Urgensi Penguatan Informatika
Di Universitas Bina Sarana Informatika (UBSI) Kampus Sukabumi, Program Studi Informatika berkomitmen menyiapkan mahasiswa dengan kompetensi rekayasa perangkat lunak dan analitik data yang relevan dengan kebutuhan industri dan pemerintahan. Indonesia membutuhkan generasi yang tidak hanya mampu membangun teknologi, tetapi juga menjaga integritas kebijakan publik melalui sistem yang transparan dan akuntabel.
Keberhasilan MBG dan kebijakan besar lainnya, tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi oleh seberapa kuat fondasi data dan kompetensi digital yang menopangnya.
Jika kita ingin memulihkan dan memperkuat kepercayaan publik, maka pembangunan kapasitas informatika nasional bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Tanpa itu, MBG dan kebijakan besar lainnya akan terus berjalan atas fondasi yang rapuh dan kepercayaan publik akan semakin sulit terpulihkan.
