Sukabumihitz.com – Kelompok pemuda asal Bandung, Pandawara Group, terus menjadi sorotan dengan aksinya membersihkan sungai dan pantai dari sampah. Baru-baru ini, kelima pemuda pegiat lingkungan tersebut mengundang masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan membersihkan Pantai Loji di Kampung Cibutun, Desa Sangrawayang, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.
Dalam postingan yang dibagikan melalui akun media sosial Pandawara, mereka menyebut Pantai Loji sebagai pantai terkotor ke-4 di Indonesia. Mereka menyebut bahwa membersihkan pantai yang kotor memerlukan partisipasi lebih dari lima orang, dengan itu mengajak masyarakat untuk ikut serta. Rencananya, mereka akan mengadakan aksi gotong royong pembersihan sampah di Pantai Loji pada tanggal (6-7/10). Kegiatan pembersihan akan dimulai pukul 07.00 WIB hingga selesai.
Namun sayangnya, tak lama setelah niatan tersebut dibagikan, beredar kabar bahwa Pandawara tak dapat melancarkan aksi bersih-bersih dengan masyarakat lainnya karena tak dapat izin dari Kepala Desa. Kades dan pihak Karang Taruna diduga tidak terima karena pantai Loji Cibutun disebut sebagai pantai yang kotor.
Kepala Desa (Kades) Sangrawayang, Muhtar menyatakan bahwa pihaknya tidak memberikan izin untuk melaksanakan kegiatan pembersihan sampah di wilayahnya. Menurutnya, pemerintah setempat merasa seolah tidak dilibatkan dalam inisiatif pembersihan tersebut.
Baca juga: Komitmen Propam Polres Sukabumi Kota dalam Melayani Pengaduan Masyarakat Terkait Penyimpangan Kinerja Pelayanan Personil Polri/ASN Polri Polres Sukabumi Kota
Sementara itu, Deris Alfauzi, Ketua Karang Taruna Simpenan, merasa kecewa karena tidak ada komunikasi sebelumnya mengenai situasi ini. Mereka juga sedang melakukan evaluasi terhadap klaim bahwa Pantai Loji Cibutun sebagai pantai terkotor ke 4 di Indonesia. Karang Taruna ingin mengetahui apakah klaim tersebut didukung oleh bukti konkret, hasil observasi, atau penelitian yang akurat.
Deris Alfauzi, bersama KNPI dan Karang Taruna, serta organisasi masyarakat, mengungkapkan mereka sedang melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait permasalahan ini. Mereka berharap agar ada klarifikasi dari pihak yang bertanggung jawab atas pembuatan konten tersebut.
“Jika dalam waktu 2 x 24 jam tidak ada klarifikasi atau konfirmasi yang memadai, kami akan mengambil langkah hukum, termasuk somasi dan pelaporan, terkait dengan konten tersebut,” ujarnya.
