Sukabumihitz – CEO Telegram, Pavel Durov, ditangkap di Prancis bulan lalu atas tuduhan kegagalan mengelola konten ekstremis di platformnya. Penangkapan tersebut mendorong perubahan besar dalam kebijakan Telegram, yang kini akan membagikan alamat IP dan nomor telepon pengguna kepada otoritas hukum jika ada permintaan yang sah. Setelah ditangkap, Durov dibebaskan dengan jaminan tetapi harus tetap tinggal di Prancis selama penyelidikan berlangsung.
Langkah ini muncul setelah banyak pihak mengkritik Telegram karena sering digunakan kelompok kriminal dan ekstremis, seperti ISIS dan pengedar narkoba, untuk berkomunikasi. Selama ini, platform tersebut dikenal menjaga enkripsi dan privasi tinggi yang melindungi 950 juta penggunanya.
Durov menegaskan bahwa pihaknya akan menanggapi setiap permintaan data pengguna berdasarkan analisis hukum yang cermat. Telegram akan membuat laporan transparansi yang mencantumkan data pengguna yang diberikan kepada otoritas. Selain itu, perusahaan juga mengumpulkan metadata untuk mencegah spam dan aktivitas ilegal lainnya.
Baca Juga: Akankah Qualcomm Mengambil Alih Intel?
Perubahan ini adalah respons Telegram terhadap tekanan hukum setelah penangkapan Durov dan meningkatnya penggunaan platform oleh kelompok ekstremis. Telegram juga menghapus beberapa saluran yang terkait dengan kelompok militan Hamas dan konten yang menyerukan kekerasan, seperti kerusuhan anti-imigran di Inggris.
Meski diharapkan dapat mengurangi aktivitas ilegal, Telegram menegaskan tetap tidak bisa mengakses percakapan pribadi yang terenkripsi. Durov juga meminta pengguna untuk melaporkan konten ilegal yang masih muncul di fitur pencarian Telegram, yang sebelumnya dimanfaatkan pelanggar hukum.
Penangkapan Durov oleh jaksa penuntut Prancis juga terkait dugaan kegagalan platform tersebut dalam menyerahkan data penting terkait penyelidikan transaksi geng dan perdagangan manusia. Durov dibebaskan setelah membayar jaminan sebesar 5 juta euro. Saat ini, platform tersebut berupaya keras memperbaiki reputasinya di tengah tekanan global terkait masalah privasi dan keamanan.
