Vicran menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk kontrol sosial yang sah. Ia berharap pihak universitas membuka ruang dialog berkelanjutan dan melakukan evaluasi menyeluruh demi perbaikan tata kelola kampus.
“Transparansi bukan ancaman bagi institusi, justru menjadi fondasi kepercayaan untuk meningkatkan kualitas akademik dan melindungi hak mahasiswa,” tegasnya.
Aksi tersebut berlangsung tertib dengan pengawalan internal mahasiswa dan berakhir dengan penegasan agar pihak kampus segera menindaklanjuti tuntutan yang mereka sampaikan.
Menanggapi aspirasi mahasiswa, Wakil Rektor I UMMI Sukabumi, Asep Muhamad Ramdan, menyampaikan bahwa pihak kampus memandang masukan tersebut sebagai bagian dari proses perbaikan institusi. Ia menjelaskan bahwa isu yang sering muncul berkaitan dengan kebutuhan penunjang akademik, seperti fasilitas laboratorium dan kegiatan kemahasiswaan, bukan pada keseluruhan anggaran kampus.
Asep juga menegaskan bahwa prinsip transparansi anggaran selama ini telah berjalan dengan melibatkan yayasan dan pimpinan pusat Muhammadiyah.
“Kami berterima kasih atas masukan dari mahasiswa. Semoga hal ini mendorong kampus menjadi lebih baik ke depan,” ujarnya.
Terkait pengelolaan dana praktikum yang terpusat, Asep menjelaskan bahwa pihak kampus menerapkan kebijakan tersebut untuk meningkatkan efisiensi dan pemerataan fasilitas. Ia menilai pembelian terpusat lebih efektif karena beberapa program studi membutuhkan jenis bahan praktikum yang sama.
“Kalau kebutuhan praktikum sama, tidak perlu setiap program studi membeli sendiri. Cukup satu kali pengadaan agar lebih efisien. Di situ terjadi simbiosis antaprogram studi,” jelasnya.
Selain itu, sistem sentralisasi juga memungkinkan subsidi silang, terutama bagi program studi dengan jumlah mahasiswa terbatas tetapi memiliki kebutuhan fasilitas praktikum yang cukup besar.
Baca juga: Langkah Awal Mahasiswa Baru Menghadapi Dinamika Perkuliahan
