Sukabumihitz – PT Muara Tunggal di Cibadak gelar aksi pada Rabu (18/2) untuk menuntut THR Penuh. Mereka menyampaikan aspirasi di depan area perusahaan karena kebijakan pembayaran THR tidak sesuai harapan. Selain itu, pekerja menegaskan bahwa mereka berhak memperoleh THR satu bulan upah setelah melewati masa kerja lebih dari satu tahun.
Aksi berlangsung sebagai reaksi langsung terhadap keputusan perusahaan yang tetap menggunakan skema pembayaran proporsional. Para pekerja menilai skema tersebut mengurangi hak yang seharusnya mereka terima menjelang Hari Raya.
Baca Juga: Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki Berjanji Tindaklanjuti Aspirasi Massa Aksi 1 September
Pekerja Nilai Kebijakan THR Tidak Adil
Dalam aksi itu, pekerja menyampaikan bahwa kebijakan THR saat ini menurunkan motivasi kerja. Mereka menilai perusahaan harus menghargai masa pengabdian para karyawan yang telah bekerja selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, para pekerja menuntut evaluasi menyeluruh atas skema THR agar seluruh karyawan memperoleh keadilan.
Selain itu, para peserta aksi menjelaskan bahwa THR Penuh menjadi kebutuhan penting menjelang Hari Raya. Mereka meminta manajemen memperhatikan kondisi ekonomi pekerja yang terus berubah.
SPN Jelaskan Perjuangan THR Sudah Berjalan Bertahun-Tahun
Serikat Pekerja Nasional (SPN) mendampingi aksi dan menjelaskan bahwa pembahasan mengenai THR sudah berlangsung sejak satu hingga dua tahun lalu. Perwakilan pekerja mengikuti sejumlah pertemuan bipartit dengan perusahaan untuk mencari kesepakatan. Namun, pertemuan tersebut belum menghasilkan perubahan signifikan.
SPN menegaskan bahwa tuntutan THR Penuh merupakan suara lama yang tetap relevan sampai sekarang. Oleh sebab itu, serikat meminta manajemen segera membuka ruang dialog baru.
Perbedaan Pandangan Mendorong Aksi Terbuka
Perbedaan pandangan antara pekerja dan manajemen akhirnya mendorong aksi terbuka. Pekerja berharap perusahaan mau meninjau ulang kebijakan THR karena aturan proporsional merugikan banyak karyawan tetap. Selain itu, para pekerja meminta perusahaan menyampaikan alasan kebijakan secara transparan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.
Mereka juga menekankan bahwa aksi muncul sebagai langkah terakhir setelah upaya dialog sebelumnya tidak menghasilkan titik temu.
