Perluasan Basis Pajak di Era Digital: Membangun Ketahanan Fiskal Melalui Kepercayaan Masyarakat

Sukabumihitz.com – Ketidakpastian ekonomi global terus menghadirkan tantangan bagi banyak negara, termasuk Indonesia. Perubahan geopolitik, perlambatan ekonomi dunia, serta perkembangan teknologi digital yang berlangsung sangat cepat menuntut pemerintah untuk menjaga ketahanan fiskal secara berkelanjutan. Dengan kondisi tersebut, pajak tetap menjadi sumber penerimaan utama yang menopang pembangunan nasional, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga berbagai program perlindungan sosial.

Pada tahun 2025, penerimaan perpajakan Indonesia mencapai lebih dari Rp2.217 triliun. Angka tersebut menunjukkan peran penting pajak dalam menjaga keberlangsungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun, perubahan struktur ekonomi menuntut pemerintah untuk tidak hanya bergantung pada sumber penerimaan yang sudah ada. Pemerintah perlu memperluas basis pajak agar mampu menjaga stabilitas fiskal sekaligus menjawab tantangan ekonomi masa depan.

Tetapi, banyak pihak masih memandang perluasan basis pajak sebagai upaya pemerintah untuk menambah jumlah wajib pajak demi meningkatkan penerimaan negara. Padahal, makna perluasan basis pajak jauh lebih luas daripada sekadar menambah angka dalam database perpajakan. Di era digital, strategi ini juga berkaitan dengan bagaimana negara mampu membangun kepercayaan masyarakat, menciptakan rasa keadilan, dan menghadirkan layanan yang mudah diakses.

Tanpa kepercayaan masyarakat, kebijakan perpajakan yang baik sekalipun berpotensi menghadapi penolakan. Sebaliknya, ketika masyarakat memahami manfaat pajak dan merasakan pelayanan yang memadai, kepatuhan dapat tumbuh secara sukarela. Di sinilah pentingnya melihat perluasan basis pajak bukan hanya sebagai instrumen fiskal, tetapi juga sebagai upaya membangun hubungan yang sehat antara negara dan warga negara.

Kepercayaan Masyarakat Menjadi Kunci

Pemerintah dapat menyusun berbagai kebijakan perpajakan yang baik, tetapi masyarakat tetap memegang peran penting dalam menentukan keberhasilannya. Hingga saat ini, masih banyak masyarakat yang menganggap pajak sebagai beban tambahan. Sebagian dari mereka belum melihat secara langsung hubungan antara pajak yang mereka bayarkan dengan manfaat yang mereka rasakan.

Kondisi tersebut sering memunculkan keraguan terhadap berbagai kebijakan perpajakan baru. Akibatnya, sebagian masyarakat menunjukkan sikap kurang antusias ketika pemerintah memperkenalkan program perluasan basis pajak. Situasi ini menunjukkan bahwa pemerintah perlu membangun kepercayaan publik secara konsisten.

Pemerintah dapat memperkuat kepercayaan tersebut melalui transparansi. Masyarakat perlu mengetahui bagaimana negara memanfaatkan pajak untuk membangun jalan, sekolah, rumah sakit, sarana transportasi, serta berbagai program kesejahteraan. Ketika masyarakat memahami manfaat yang hadir dari pajak, mereka akan lebih mudah menerima kewajiban perpajakan sebagai bentuk kontribusi bersama.

Selain itu, kualitas pelayanan juga memegang peranan penting. Masyarakat saat ini menginginkan layanan yang cepat, sederhana, dan mudah diakses. Oleh karena itu, otoritas pajak perlu menghadirkan sistem pelayanan yang ramah dan efisien agar masyarakat merasa nyaman saat menjalankan kewajiban perpajakan.

Ekonomi Digital Membuka Peluang Baru

Perkembangan ekonomi digital menghadirkan peluang besar bagi perluasan basis pajak. Aktivitas ekonomi saat ini tidak lagi hanya berlangsung secara konvensional, tetapi juga tumbuh pesat melalui berbagai platform digital. Perdagangan daring, jasa kreatif, pemasaran digital, hingga profesi seperti content creator dan influencer kini menjadi bagian penting dari perekonomian nasional.

Laporan e-Conomy SEA menunjukkan bahwa nilai ekonomi digital Indonesia hampir mencapai 100 miliar dolar AS pada tahun 2025. Capaian tersebut menempatkan Indonesia sebagai pasar digital terbesar di Asia Tenggara. Pertumbuhan ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi digital memiliki potensi yang sangat besar untuk mendukung penerimaan negara.

Karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa sistem perpajakan mampu mengikuti perubahan tersebut. Salah satu contoh yang sempat menjadi perhatian publik adalah kebijakan terkait Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi content creator. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah mengakui profesi digital sebagai bagian dari aktivitas ekonomi yang memiliki nilai dan kontribusi terhadap perekonomian nasional.

Meski demikian, tidak sedikit content creator yang merasa khawatir terhadap kebijakan tersebut. Sebagian menganggap proses administrasi akan semakin rumit, sementara sebagian lainnya belum memahami manfaat kepemilikan NIB. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintah perlu mengutamakan edukasi dan komunikasi yang jelas dalam setiap kebijakan baru.

Pemerintah perlu menjelaskan tujuan kebijakan, manfaat yang akan diperoleh masyarakat, serta prosedur yang harus mereka lakukan. Dengan cara tersebut, masyarakat dapat memahami substansi kebijakan tanpa terjebak pada berbagai persepsi yang keliru.

Keadilan dan Edukasi untuk Ketahanan Fiskal

Selain kepercayaan, pemerintah juga perlu mengedepankan prinsip keadilan dalam setiap kebijakan perpajakan. Masyarakat akan lebih mudah menerima kebijakan ketika mereka melihat bahwa sistem perpajakan berjalan secara proporsional dan memberikan perlakuan yang sama bagi setiap pihak sesuai kemampuan ekonominya.

Keadilan tidak berarti setiap orang membayar jumlah pajak yang sama. Sebaliknya, sistem yang adil menempatkan setiap wajib pajak sesuai kapasitas ekonomi yang mereka miliki. Ketika masyarakat melihat prinsip tersebut berjalan dengan baik, tingkat penerimaan terhadap kebijakan perpajakan akan meningkat.

Selanjutnya, edukasi pajak juga memegang peran yang sangat penting. Pemerintah perlu membangun literasi perpajakan sejak dini agar masyarakat memahami fungsi dan manfaat pajak bagi kehidupan bersama. Edukasi yang baik akan membantu masyarakat memahami bahwa pajak bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bentuk partisipasi dalam pembangunan nasional.

Pada akhirnya, perluasan basis pajak di era digital tidak hanya bertujuan meningkatkan penerimaan negara. Strategi ini juga bertujuan membangun hubungan yang lebih kuat antara pemerintah dan masyarakat. Melalui transparansi, keadilan, kemudahan layanan, serta edukasi yang berkelanjutan, pemerintah dapat meningkatkan kepercayaan publik dan mendorong kepatuhan pajak secara sukarela. Dengan fondasi tersebut, Indonesia dapat memperkuat ketahanan fiskal sekaligus menciptakan pembangunan yang lebih berkelanjutan di masa depan.