Hampir 420 Ribu Peserta BPJS Dinonaktifkan, Dinkes Sukabumi Gandeng Dunia Usaha

Sukabumihitz.com, Sukabumi – Dinas Kesehatan Kabupaten BPJS Sukabumi mencatat lonjakan penonaktifan peserta. Sepanjang 2026, hampir 420 ribu kepesertaan BPJS Kesehatan nonaktif. Guna mengatasi masalah ini, pemerintah daerah merangkul sektor swasta. Langkah tersebut bertujuan membantu iuran warga dan penyediaan fasilitas kesehatan.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten BPJS Sukabumi, Masykur Alawi, memberikan penjelasan. Menurut Masykur, angka penonaktifan peserta masih terus berubah secara dinamis. Pembiayaan APBN menyumbang sekitar 200 ribu peserta nonaktif. Sementara itu, APBD Kabupaten Sukabumi menanggung 200 ribu peserta sisa.

Tantangan Anggaran dan Kolaborasi Lintas Sektor

Masykur menilai kondisi ini sebagai tantangan besar bagi daerah. Penonaktifan terjadi saat pemerintah melakukan efisiensi anggaran. Di sisi lain, kebutuhan pelayanan kesehatan warga terus meningkat. Keterbatasan anggaran tidak boleh menyurutkan kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, keterlibatan pihak swasta menjadi solusi krusial bagi BPJS Sukabumi.

Dinkes kemudian meluncurkan gerakan Hati Bersemi (Sehat Tanggung Jawab Kita Bersama untuk Sukabumi). Gerakan ini membangun kesadaran bersama seluruh elemen masyarakat. Sektor swasta juga memegang peran penting dalam menjaga kesehatan warga BPJS Sukabumi.

“Intinya, saya menggugah semua pihak, terutama yang mampu secara finansial, untuk berkontribusi bagi kesehatan. Karena kondisi saat ini sedang tidak baik-baik saja, mulai dari persoalan keuangan, penonaktifan BPJS, dan yang lainnya,” kata Masykur saat diwawancarai, Selasa (3/11/2026).

Kolaborasi ini mendorong sejumlah klinik dan rumah sakit swasta untuk bertindak. Mereka mulai menanggung biaya iuran BPJS masyarakat rentan. Skema ini membantu memulihkan status kepesertaan warga. Langkah tersebut juga mendukung pencapaian Universal Health Coverage (UHC) di BPJS Sukabumi.

“Contohnya, kepesertaan seseorang yang asalnya di klinik A menjadi nonaktif, kemudian diaktifkan kembali, tetapi iurannya dibayar oleh klinik itu,” jelasnya.

Penguatan Fasilitas dan Layanan Kesehatan BPJS Sukabumi

Gerakan Hati Bersemi tidak hanya fokus pada pembiayaan iuran. Program ini juga menyasar pemenuhan alat medis berbiaya tinggi. Sebagai contoh, pengadaan alat Cath Lab di RSUD Sekarwangi berjalan lancar. Kerja sama dengan Kementerian Kesehatan mewujudkan proyek tersebut tanpa anggaran APBD.

Pemerintah daerah juga membuka Kerja Sama Operasional (KSO) dengan investor alat kesehatan. Selain itu, Dinkes menjalin kemitraan dengan perguruan tinggi untuk mengatasi kekurangan tenaga medis di BPJS Sukabumi.

Di tingkat masyarakat dasar, Masykur menyiapkan skema orang tua asuh untuk Posyandu. Program ini membantu operasional bulanan dan insentif para kader.

“Posyandu juga saya ingin ada orang tua asuhnya. Mudah-mudahan nanti operasional Posyandu dan insentif kader bisa dibantu. Jadi, ada tanggung jawab bersama untuk kesehatan,” ujarnya.

Dinkes BPJS Sukabumi terus mendekati calon mitra potensial. Pendekatan menyasar klinik, rumah sakit swasta, hingga perguruan tinggi agar bantuan makin meluas.

“Alhamdulillah sudah ada realisasi. Jadi, ini bukan hanya inovasi yang konseptual, tetapi inovasi yang implementatif dan sudah ada hasilnya,” pungkasnya.