Sukabumihitz – Ratusan buruh dan warga yang tergabung dalam Forum Sukabumi Bergerak (FSB) turun ke jalan pada Kamis, (8/5/2025). Mereka menggelar aksi protes di depan PT Glostar Indonesia (GSI) Sukalarang, Kabupaten Sukabumi. Aksi ini menyoroti dugaan pungutan liar (pungli) dalam rekrutmen tenaga kerja dan menuntut audit terhadap program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan.
FSB Tuntut Transparansi Rekrutmen dan CSR
Koordinator FSB, Muhammad Mulki, menjelaskan bahwa pihaknya memutuskan berdemo karena manajemen GSI tak kunjung merespons surat permohonan audiensi. Mengutip dari Sukabumi Update, Mulki mengatakan, “Dengan berjalannya dinamika, akhirnya kami beraudiensi. Aksi demonstrasi dibatalkan dan perwakilan kami masuk ke PT GSI.”
Mulki menyayangkan adanya kelompok yang menghadang massa saat mereka hendak masuk ke area pabrik. “Kami hanya ingin bicara soal pungli, kemacetan, dan transparansi CSR. Tapi justru muncul kelompok yang tidak kami kenal dan mencoba menghadang,” jelasnya.
Baca juga: Terungkap! Bocah 9 Tahun Jadi Penyebab Kebakaran Beruntun di Sukabumi
Bentrokan Terjadi di Depan Gerbang Pabrik
Situasi sempat memanas ketika massa aksi bertemu dengan kelompok lain yang mengaku sebagai warga pendukung perusahaan. Kedua kubu terlibat adu mulut dan saling dorong. Beberapa orang juga merusak spion kendaraan peserta aksi.
Petugas dari kepolisian, TNI, dan Satpol PP segera turun tangan dan berhasil mengendalikan situasi.
Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja Disnakertrans Kabupaten Sukabumi, Endang Sopyan, memastikan bahwa PT GSI menunjukkan sikap terbuka terhadap tuntutan massa. Mengutip dari Sukabumi Update, Endang mengatakan, “Ada banyak tuntutan, dan perusahaan menyikapinya dengan baik.”
Endang juga membantah adanya praktik pungli dalam proses rekrutmen. “Pihak manajemen tidak pernah menerima pungli. Bila ada yang melakukannya, mereka akan langsung diberhentikan,” tegasnya.
Masyarakat Harapkan Perubahan Nyata
Massa berharap aksi ini mendorong perusahaan untuk memperbaiki sistem rekrutmen dan mengelola CSR secara lebih transparan. Mereka juga meminta pemerintah aktif mengawasi agar perusahaan benar-benar menjalankan tanggung jawab sosialnya dengan adil.
