WALHI Tolak Rencana Pemindahan Badak Jawa ke Alas Purwo
- account_circle Siti Hasna Wulandari
- calendar_month 42 menit yang lalu
- comment 0 komentar
- print Cetak

WALHI Tolak Rencana Pemindahan Badak Jawa ke Alas Purwo. | Sumber : Pinterest.com
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Sukabumihitz, Bandung – Pemerintah berencana menyiapkan habitat kedua bagi Badak Jawa di luar Taman Nasional Ujung Kulon. Namun, rencana tersebut mendapat penolakan dari berbagai pihak. Salah satunya, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jawa Barat yang keberatan dengan rencana pemerintah memindahkan satwa langka itu ke Taman Nasional Alas Purwo.
WALHI meminta pemerintah menjelaskan dasar ilmiah yang mendasari rencana relokasi tersebut. Pasalnya, Badak Jawa memiliki populasi yang sangat terbatas. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan kajian menyeluruh agar pemindahan tidak justru mengancam kelangsungan hidup satwa tersebut.
Mengutip dari radarsukabumi.com, Direktur Eksekutif WALHI Jawa Barat, Wahyudin Iwang, turut menanggapi berbagai dugaan masyarakat mengenai kepentingan di balik rencana pemindahan. Ia meminta pemerintah menyampaikan informasi secara terbuka agar masyarakat memahami tujuan kebijakan tersebut.
“Kami melihat rencana pemerintah ini terkesan politis. Ada desas-desus wilayah yang selama ini menjadi Taman Nasional Ujung Kulon memiliki potensi untuk ditambang. Kemungkinan pemindahan ini untuk melonggarkan rencana penambangan,” ujarnya di Bandung.
Meski demikian, Wahyudin menegaskan bahwa WALHI tidak hanya mempermasalahkan dugaan aktivitas pertambangan. Menurutnya, pemerintah tetap harus menunjukkan bukti ilmiah yang kuat untuk mendukung rencana relokasi, terlepas dari ada atau tidaknya kepentingan pertambangan di kawasan tersebut.
Adaptasi Badak Jawa Menjadi Pertimbangan Relokasi
WALHI meminta pemerintah memperhatikan hubungan ekologis antara Badak Jawa dan habitat aslinya. Selama puluhan tahun, Badak Jawa telah beradaptasi dengan lingkungan Taman Nasional Ujung Kulon.
Kondisi tersebut menjadi alasan bagi pemerintah untuk menjelaskan urgensi pemindahan secara lebih terperinci. Selain itu, kajian ilmiah perlu menunjukkan manfaat relokasi terhadap kelangsungan hidup spesies langka tersebut.
“Dasarnya apa, kenapa harus dipindahkan? Badak Jawa yang berada di Taman Nasional Ujung Kulon selama ini sudah sangat beradaptasi dengan lingkungan dan wilayahnya,” katanya.
WALHI Minta Pemerintah Libatkan Masyarakat Sekitar
Selain memperhatikan kondisi ekologis, WALHI juga meminta pemerintah melibatkan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan konservasi. Pemerintah perlu memberikan perhatian khusus kepada masyarakat adat yang telah lama hidup berdampingan dengan lingkungan Ujung Kulon.
Menurut WALHI, masyarakat setempat memiliki pengalaman dan pengetahuan mengenai kondisi ekosistem di wilayah tersebut. Karena itu, pemerintah perlu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan.
Di samping itu, pemerintah harus membuka akses informasi kepada publik sebelum menetapkan kebijakan yang berdampak besar terhadap kelestarian satwa dan lingkungan.
WALHI Pertanyakan Kelayakan Alas Purwo
WALHI juga mempertanyakan kemampuan Taman Nasional Alas Purwo dalam mendukung kehidupan Badak Jawa. Wahyudin menilai pemerintah perlu membuktikan bahwa kawasan tersebut mampu memenuhi kebutuhan ekologis satwa langka itu.
Sebab, pemindahan ke habitat baru tidak selalu menjamin keberhasilan konservasi. Pemerintah harus memperhitungkan sejumlah faktor, seperti kondisi lingkungan, ketersediaan pakan dan air, keamanan kawasan, serta kemampuan Badak Jawa beradaptasi dengan lingkungan baru.
“Belum tentu satu habitat dipindahkan ke wilayah lain akan cocok dengan alam dan lingkungannya. Harus ada kajian apakah daya dukung lingkungan di Alas Purwo benar-benar mendukung keberlanjutan Badak Jawa,” katanya.
WALHI Dorong Pemulihan Habitat Ujung Kulon
Sebagai alternatif, WALHI mendorong pemerintah memprioritaskan perlindungan dan pemulihan ekosistem Taman Nasional Ujung Kulon. Apabila kawasan tersebut menghadapi ancaman kerusakan, pemerintah dapat memperkuat konservasi melalui restorasi, reforestasi, dan pemulihan fungsi ekologis lingkungan.
WALHI menilai langkah tersebut lebih tepat daripada menjadikan relokasi sebagai solusi utama. Pasalnya, perlindungan habitat asli tetap menjadi faktor penting dalam menjaga kelangsungan hidup Badak Jawa yang telah lama beradaptasi dengan lingkungan Ujung Kulon.
“Kami tidak menyetujui rencana pemindahan, apa pun alasannya. Kalau ada potensi kerusakan lingkungan, seharusnya lingkungannya diperkuat kembali melalui restorasi dan reforestasi, bukan menjadikan pemindahan sebagai jalan keluar,” tegas Wahyudin.
Perbedaan pandangan mengenai rencana penyediaan habitat kedua Badak Jawa masih terus menjadi perhatian. Sejumlah pihak menganggap habitat baru dapat menjadi langkah mitigasi untuk menghadapi risiko konservasi dalam jangka panjang. Sebaliknya, WALHI meminta pemerintah mengutamakan perlindungan habitat asli di Taman Nasional Ujung Kulon.
Kedua pandangan tersebut sama-sama menekankan pentingnya menjaga kelangsungan hidup Badak Jawa. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengandalkan hasil kajian ilmiah sebelum menentukan kebijakan konservasi bagi satwa langka tersebut.
- Penulis: Siti Hasna Wulandari
- Editor: Neng Merly
